Variabel Militer dalam Revolusi

By Muhammad Rusli Malik
In Artikel Pendidikan
August 1, 2013
5 Comments
3262 Views

Variabel Militer dalam Revolusi:

PERBANDINGAN ANTARA IRAN DAN MESIR

*Muhammad Rusli Malik*

Membandingkan Iran dan Mesir bukan semata karena keduanya memiliki gerakan people’s power di zaman moderen ini yang berhasil menjatuhkan rezim, tapi memang memiliki paralelitas kebesaran budaya dan sejarah. Iran adalah pewaris peradaban Persia Lama, sementara Mesir pewaris peradaban Mesir Kuno. Kalau di Iran ada Persepolis peninggalan Darius, di Mesir ada Piramida peninggalan Fir’aun. Keduanya merupakan kontinyuitas kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya: Dinasti Safawi dan Qajar di Iran, Dinasti Fathimiyah dan Ayyubiyah di Mesir. Iran, bersama Irak, merupakan pusat pendidikan Islam mazhab Syi’ah, sedangkan Mesir, bersama Saudi, adalah pusat pendidikan Islam mazhab Sunni. Di Iran ada Qum, di Mesir ada al-Azhar. Kedua tempat belajar agama itu memiliki privilese (dan alumninya menempati posisi penting) di komunitasnya masing-masing. Mesir melahirkanmurabbi-murabbi (pembimbing agama dan pergerakan), Iran melahirkan marja’-marja’(rujukan agama dan politik). Sehingga, langsung atau tidak, hasil gerakan people’s powerpada kedua negara besar itu selayaknya juga menjadi cerminan dari aktualitas kekuatan budaya dan sejarah mereka tersebut di era gelombang informasi dimana kebenaran menjadi telanjang dan tak bisa lagi ditutup-tutupi ini.

REVOLUSI MESIR?

Ketika Arab Spring bertandang ke Mesir pertengahan 2010, lalu menjatuhkan Husni Mubarak pada awal 2011, ungkapan “Revolusi Mesir” seakan menemukan momentumnya. Tetapi apakah benar apa yang terjadi di Mesir itu bisa disebut revolusi? Terlepas benar tidaknya penempatan istilah itu, dunia seakan sepakat menjuluki serangkaian peristiwa yang terjadi sejak terbunuhnya Khalid Muhammad Said pada 6 Juni 2010 oleh polisi hingga mundurnya Husni Mubarak pada 11 Pebruari 2011 itu sebagai “revolusi”. Ensiklopedia global, Wikipedia, bahkan membuat satu entry yang bertajuk “Egyptian Revolution of 2011“.

Yang menarik ialah bahwa yang mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak justru Umar Sulaiman, mantan Kepala Dinas Intelijen Umum Mesir (Egyptian General Intelligence Service, EGIS) yang terkenal kekejamannya terhadap tahanan politik, yang baru diangkat oleh Husni Mubarak sebagai Wakil Presiden. Pensiunan jenderal bintang dua itu lalu menyerahkan urusan transisi pemerintahan kepada Supreme Council of Egyptian Armed Forces (Majelis Tinggi Angkatan Bersenjata Mesir). Artinya hampir tidak ada yang berubah dalam struktur pemerintahan kecuali bahwa Husni Mubarak–sebagai pucuk pimpinan–telah berhasil dipaksa lengser.

Majelis Tinggi inilah yang kemudian menyelenggarakan pemilihan umum bebas pertama di Mesir. Ini menunjukkan bahwa Angkatan Bersenjata masih merupakan faktor dominan dalam perhelatan politik paska revolusi. Kekuatan-kekuatan lain yang membawa massa ke jalan-jalan saat demonstrasi hanyalah anasir parokial yang mengejar agendanya masing-masing. Andai anasir-anasir itu membangun koalisi, bisa dipastikan, ikatan psiko-politiknya sangat longgar. Tidak ada dari anasir-anasir tersebut yang memiliki kekuatan dominan yang menjadi pelaku utama revolusi yang dapat menjungkirbalikkan seluruh tatanan yang dibangun berpuluh tahun oleh rezim militeristik. Sehingga jikalau pada akhirnya kita sepakat untuk menggunakan terma “revolusi” di Mesir, maka inilah agaknya satu-satunya revolusi yang dituntun oleh militer yang justru menjadi penyangga utama bertahannya rezim otoriter, tiranik, dan represif sebelumnya. Dan ini yang agaknya luput dari perhatian Ikhwanul Muslimin (IM), sehingga saat Morsi terpilih secara demokratis sebagai Presiden dan memilih Abdul Fattah al-Sisi–jenderal yang dinilai berpandangan demokratis, nasionalis, dan dekat dengan Islam–sebagai Panglima Tentara dan Menteri Pertahanan, seakan faktor militer sudah selesai. Itu sebabnya kata-kata yang muncul dari kalangan IM setelah digusurnya Morsi ialah: “Kami dikhianati“. Sebetulnya, kalimat yang paling tepat: “Kami salah perhitungan“; dengan mengingat bahwa sejatinya politik adalah “seni perebutan kekuasaan”.

INTERVENSI MILITER

Jenderal AsisiDalam politik, baik pada rezim demokrasi ataupun totaliter, intervensi militer adalah hal yang lumrah. Hal itu dikarenakan fungsi militer sebagai garda bangsa, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar. Militerlah satu-satunya institusi birokrasi yang memiliki struktur, hirarki, dan sistem komando yang paling rapih. Partai-partai politik sekalipun–yang daripadanya kepala negara muncul–tidak memilikinya. IM agaknya lalai dalam memperhitungkan yang satu ini. Morsi terlalu lugu melihat penampilan Islaminya Jendral al-Sisi. Padahal menurut Morton H. Halperin[1], mantan Deputi Sekretaris Pertahanan pada Departemen Pertahanan AS di zaman Presiden Lyndon B. Johnson, di Amerika pun tentara masih menghadapkan sejumlah masalah kepada presiden.

Perkara yang paling krusial dalam soalan militer ini adalah anggaran. Karena boleh dikatakan anggaran inilah yang menentukan seluruh aktivitas dan sepak terjang tentara. Bila anggaran ini datang dari pihak luar, tidak saja fungsi kegardaannya yang bisa melempem, tapi juga dapat mempengaruhi pemihakan politik dan ideologinya. Sejak perjanjian Camp David ditandatangani oleh Anwar Sadat pada tahun 1978, Angkatan Bersenjata Mesir rutin menerima bantuan dari AS sebesar US$1,5 miliar (Rp 15 triliun) tiap tahunnya, yang menempatkan Mesir sebagai penerima bantuan militer terbesar kedua setelah Israel. Kata bantuan seharusnya diberi tanda petik, karena di Amerika terkenal ungkapan “no free lunch” (tidak ada makan siang geratis). Bantuan itu pasti dalam rangka mengamankan kepentingan Israel secara militer dan ekonomi–misalnya, hingga Mubarak turun, Tel Aviv menerima pasokan gas dari Kairo dengan harga 40 persen di bawah harga pasar.

Al-Sisi bukan saja lahir dari rahim Militer Mesir yang dibesarkan oleh bantuan rutin Amerika, tapi Sang Jenderal bahkan memang alumni paska sarjana dari Army War College, Pennsylvania. Sehingga melaluinya, kendati suka mengutip ayat-ayat Alquran dan istrinya pakai jilbab, tangan Amerika tak bisa disembunyikan. Melalui posisinya sebagai tentara ‘kepercayaan’ Morsi-lah Amerika menjangkau seluruh proses politik yang sedang berlangsung di Mesir. Benar yang dikatakan Murat Onder bahwa, “With military interventions, the military not only changes the executive or legislative powers of government but also tries to exert strict control over other interest groups or society.“[2]

Itu sebabnya, hingga kini, Washington tak pernah mau menyebut kejatuhan Morsi sebagai kudeta militer dan karenanya bantuan militernya ke Kairo tetap berlanjut. Bahkan melalui Menlunya, John Kerry, Amerika menyebut pencongkelan Morsi–(yang terpilih secara demokrasi) yang mewakili Freedom and Justice Party, sayap politik IM (sebagai pemenang pemilu yang bebas dan adil)–oleh militer sebagai “restoring democracy”[3]. Sikap yang sama diberlakukan Amerika terhadap rezim penguasa Bahrain yang setiap saat merepresi demonstrasi damai. Di tataran ini, semua orang bisa menilai bahwa perlakuan Gedung Putih terhadap militer Mesir dan Bahrain benar-benar beda dengan perlakuannya terhadap militer Syria. Yaitu karena yang terakhir ini (militer Syria) tak pernah mau menerima uluran tangan dari Paman Sam serta mengancam eksistensi Israel sebagai satu-satunya negara rasis di dunia.

REVOLUSI IRAN

Setelah demonstrasi massa selama bertahun-tahun, yang dimulai sejak Ayatullah Khomeini ditangkap dan dikenai tahanan rumah pada tanggal 6 Juni 1963 untuk kemudian diasingkan ke beberapa negara (Turki, Irak dan Perancis), akhirnya pada tanggal 16 Januari 1979 raja despotik Mohammad Reza Shah Pahlavi meninggalkan Iran untuk selamanya dan sekaligus menandai berakhirnya Dinasti Pahlavi buatan Inggeris.

Sebelum meninggalkan negara yang dirajainya selama 38 tahun itu, Shah mengangkat Shapour Bakhtiar sebagai Perdana Menteri dan membentuk Supreme Army Councils(Majelis Tinggi Angkatan Bersenjata)–mirip dengan yang terbentuk di Mesir paska Mubarak–dengan harapan bisa mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Tetapi sekembali Khomeini dari pembuangan terakhirnya di Paris pada tanggal 1 Pebruari 1979, Shapour Bakhtiar malah lari bersembunyi dan Supreme Army Councils tak dianggap. Artinya, yang runtuh dalam Revolusi Iran bukan saja monarki yang telah dibangun sekian lama tapi juga struktur pemerintahan dan birokrasi militer dengan Amerika sebagai masternya.

Masyarakat Iran belum puas dengan kepergian Shah. Mereka menganggap Perdana Menteri baru beserta dewan militer yang membekingnya tetap merupakan perpanjangan tangan dari rezim lama. Yang mereka inginkan ialah Imam Khomeini dengan jabatan keagamaan yang diembannya. Tuntutan itu secara otomatis menempatkan Khomeini (sebagai marja’ utama di kalangan masyarakat Syi’ah) menjadi pemain utama dalam revolusi. Sehingga revolusi ini tak sekedar bernuansa politik tapi juga keagamaan.

Yang mereka harapkan bukan semata sistem demokrasi tapi juga pemerintahan Islam. Itu sebabnya saat Ruhullah Khomeini, melalui referendum, menawarkan kepada mereka “ya” atau “tidak” terhadap pemerintahan Islam, mayoritas mutlak menjawab “ya”. Maka lahirlah sistem pemerintahan Wilayah Faqih dengan menempatkan Dewan Ulama di atas Trias Politika, dengan Supreme Leader–bersama baju kebesaran ulamanya–sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Posisi ini mengunci Angkatan Bersenjata untuk bisa digunakan oleh pihak-pihak luar, terutama Amerika dan aliansi-aliansinya. Terbukti, setelah berlalu lebih tiga dekade, tak pernah terjadi upaya kudeta oleh tentara. Yang dapat digunakan pihak musuh hanyalah anasir-anasir tertentu dari kalangan sipil yang tidak well-organize, sehingga pemerintah dengan gampang melumpuhkannya.

KESIMPULAN

Jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Iran, prahara politik di Mesir nampaknya belum pantas disebut revolusi. Yang jatuh hanyalah pucuk pimpinan rezim. Struktur pemerintahan hampir tidak ada yang berubah, kecuali bahwa kepala negara dipilih secara demokratis. Sementara revolusi politik bermakna adanya perubahan ekstrim: “An extreme change of political systems or rulers, or a change in the way something is done within a political sistem.“[4]

Apa yang terjadi di Mesir lebih mirip dengan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Yaitu reformasi dan bukan revolusi. Militer masih tetap merupakan bagian dari rezim lama. Kalau di Indonesia Abdurrahman Wahid (yang merupakan presiden Indonesia pertama yang terpilih di alam demokrasi) dijatuhkan setelah berkuasa lebih dari setahun, maka Muhammad Morsi di Mesir dijatuhkan setelah berkuasa persis satu tahun.

Sehingga revolusi Islam Iran tahun 1979 seharusnya tetap merupakan rujukan politik bagi siapa saja, terutama kalangan Islamis, yang ingin mempelajari dan membangun sebuah postur revolusi dalam pengertiannya yang paling fundamental, dimana tentara ditempatkan dalam posisi yang tak mungkin digunakan oleh pihak lain.***

CATATAN:

[1]. http://www.foreignaffairs.com/articles/24318/morion-h-halperin/the-president-and-the-military

[2]. http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=WHAT%20ACCOUNTS%20FOR%20MILITARY%20INTERVENTIONS%20IN%20POLITICS:%20A%20CROSS-NATIONAL%20COMPARISON&kimlik=1285708304&url=makaleler/monder-1.htm

[3]. http://www.presstv.ir/detail/2013/08/01/316725/us-egyptian-army-restoring-democracy/

[4]. http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_political_revolution

About Has 241 Posts

Do not criticize too much, too much criticism leads to hate and bad behaviour. -Imam Ali (AS)

Leave a Reply